Hasil Keputusan MK dan DKPP Tentang Pilpres Pemilu 2014 Terbaru Juni 2016

Hari ini, hasil keputusan MK dan DKPP tentang Pilpres Pemilu 2014 resmi dibacakan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP lebih dulu mengeluarkan putusan sengketa ini yang dipimpin oleh ketua Jimly Asshiddiqie dan di ikuti oleh 4 anggota DKPP Lainnya. Sementara sidang putusan Mahkamah Konstitusi baru dimulai pukul 14.00 WIB. Berikut keputusan resmi dari dua lembaga ini.

Hasil Keputusan MK dan DKPP Tentang Pilpres Pemilu 2014 Berupa Sanksi dan

Hasil Putusan DKPP Terhadap KPU : 9 Diberhentikan, 30 Diteguran, 20 Direhabilitasi

DKPP akhirnya memutuskan dengan memberikan sanksi tegas kepada anggota KPU yang sudah terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Putusan ini menyatakan bahwa 9 anggota KPU dinyatakan diberhentikan. 5 anggota berasal dari KPU Kabupaten Dogiai – Papua, 2 anggota dari KPU Serang – Banten, dan 2 anggota lainnya dari KPU Banyuwangi – Jawa Timur.

Putusan kedua berupa sanksi teguran terhadap 30 anggota KPU. Beberapa nama yang mendapat sanksi ini adalah Ketua KPU Husni Kamil Malik dan Ketua Bawaslu Muhammad. Mereka berdua dan 28 anggota lainnya terbukti melanggar kode etik dalam taraf yang ringan.

Putusan ketiga berupa rehabilitasi. Ini diberikan karena 20 anggota KPU tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Jadi hanya diberikan rehabilitasi saja.

Selain ketiga putusan ini, Jimly selaku Ketua DKPP juga memberikan pujian khusus kepada Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay dan Anggota panwaslu Sukoharjo Subakti. Keduanya dipandang bekerja penuh integritas dalam menjalankan tugas dan juga tidak terbukti melakukan pelanggaran sama sekali.

Hasil Keputusan MK tentang Pilpres Pemilu 2014

Mahkamah Agung memulai sidang pada pukul 14.00 WIB sampai malam hari. Putusan resmi dibacakan saat petang. Ketua MK Hamdan Zoelva menyebutkan bahwa putusan MK sudah dibuat. Bahkan laporannya mencapai 4000an halaman. Berikut ini kami kutipkan 5 poin penting putusan MK yang kami kutipkan dari kompasiana, berikut sumbernya http://polhukam.kompasiana.com/politik/2014/08/21/inilah-5-butir-penting-putusan-mk-atas-gugatan-phpu-pilpres-2014-669752.html.

  1. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengenai Legal Standing Pasangan Prabowo-Hatta yang sempat diasumsikan Pihak Terkait (kubu Jokowi-JK) telah mengundurkan diri dari Pilpres 2014 sesuai dengan pernyataan yang bersangkutan di Media Elektronik, maka menurut Mahkamah hal tersebut tidak terbukti. Pasangan Prabowo-Hatta menurut Mahkamah hanya terbukti mengundurkan diri pada saat Rekapitulasi Perhitungan Suara Nasional di KPU sehingga Pasangan Prabowo-Hatta tetap merupakan peserta Pilpres 2014 sehingga berhak untuk melakukan Gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi.

  2. Berkaitan dengan Pembukaan Kotak Suara yang dilakukan oleh Pihak KPU, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa Pembukaan Kotak Suara yang dilakukan KPU tidak dapat disebut melanggar hukum. KPU diniliai Mahkamah sudah melakukan prosedur standar Pembukaan Kotak Suara dengan melibatkan Saksi-saksi dari kedua Pasangan Calon, Pihak Bawaslu, Pihak Kepolisian dan membuat Berita Acara Pembukaan Kotak Suara. Meskipun demikian untuk di masa mendatang perihal mengenai Pembukaan Kotak Suara oleh KPU menurut Mahkamah harus diatur oleh Undang-undang ataupun peraturan yang lebih memfasilitasi KPU. Mahkamah sendiri hanya menilai perihal ini berdasarkan prinsip melawan hukum atau tidak melawan hukum, sementara dalam hal Etika KPU melakukan hal tersebut dapat dilakukan gugatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

  3. Mengenai Gugatan Pemohon yang berkaitan dengan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara yang menurut Pemohon seharusnya pasangan Prabowo-Hatta memperoleh suara lebih unggul dari pasangan Jokowi-JK menurut Mahkamah hal tersebut tidak terbukti. Pemohon yang menyatakan dalam gugatannya bahwa telah terjadi Penggelembungan Suara untuk Jokowi-JK sebesar 1,5 juta suara dan Pengurangan suara Prabowo-Hatta sebesar 1,2 juta suara tidak dapat dibuktikan sama sekali oleh pemohon. Pemohon tidak melengkapi hal tersebut dengan perhitungan-perhitungan yang dapat dipertanggung-jawabkan. Sebaliknya dari pihak Termohon (KPU) terbukti dapat mempertanggung-jawabkan Hasil Rekapitulasi Nasional Perihtungan Suara Pilpres 2014 dengan seluruh bukti yang mendukung yang disertakan dalam pembelaannya. Mahkamah Konstitusi menetapkan Rekapitulasi Perhitungan suara yang berlaku adalah yang telah dilakukan Oleh Komisi Pemilihan Umum.

  4. Mengenai DPKtb, Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa DPKtb memang tidak terdapat pada UU No.42 tahun 2008 (Undang-undang Pilpres) akan tetapi DPKtb yang sudah merupakan Peraturan KPU yang berlaku sejak tahun 2009 hingga sampai saat ini belum pernah dicabut oleh KPU dan belum pernah dibatalkan oleh MK, sehingga penggunaan DPKtb dapat dikatakan tidak berlawanan dengan hukum maupun Undang-undang yang ada. Berkaitan dengan hal DPKtb ini, Mahkamah juga berpendapat dan mengakui bahwa DPT sampai saat ini memang masih merupakan kekurangan dari Administrasi Kependudukan yang terkait dengan beberapa lembaga diluar KPU. Dengan hal tersebut maka keberadaan DPKtb sebenarnya merupakan solusi untuk menjamin Hak Fundamental warganegara dalam menyalurkan hak Konstitusionalnya. Inilah yang membuat keberadaan DPKtb diperlukan dan merupakan wewenang KPU untuk mengatur hal tersebut.

  5. Terkait Kecurangan Terstruktur, Sistematis dan Massif yang terkait Sistim Noken yang digunakan di beberapa daerah di Papua, Mahkamah Konstitusi menimbang dari beberapa Pilkada-pilkada yang telah dilakukan sebelumnya maupun Pemilu-pemilu Legislatif sebelumnya di beberapa tempat tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Sistim Noken dapat dianggap konstitusional karena hal tersebut merupakan Hak-hak Tradisional dan Budaya setempat dimana juga dalam beberapa undang-undang yang ada terdapat Prinsip bahwa Negara menghargai kekhususan budaya di daerah-daerah tertentu dengan alasan bila dilakukan perubahan untuk hal tersebut dapat menimbulkan gejolak di masyarakat di daerah yang dimaksud.

Baca juga foto jupe dan diego tanpa sensor dan kabar karen agustiawan mundur dari pertamina.

Pendukung Prabowo dan Polisi Ricuh dan Bentrok

Sementara itu, di luar gedung MK dan DKPP Massa Pro Prabowo-Hatta sudah berkerumun. Ketua orasi menyatakan pihaknya akan membawa 150.000 massa. Namun pada siang tadi terhitung baru sekitar 30.000 massa yang hadir.

Hasil Keputusan MK dan DKPP Tentang Pilpres Pemilu 2014 - Foto Pendukung Prabowo-Hatta

Terkesan barisan pendukung yang mengaku mengawal jalannya sidang MK ini terlihat sangat anarkis dan tidak tertata. Mereka berkumpul dengan menginjak taman-taman milik pemerintah provinsi DKI Jakarta. Kepala dinas pertamanan bahkan merasa sedih karena tamannya rusak. Dia menyatakan akan menuntut pertanggungjawaban kepada Prabowo-Hatta terkait taman ini.

Sementara itu di lokasi lain tepatnya di Jalan Medan Merdeka, ada berita bahwa polisi menembakkan gas air mata untuk memukul mundur pendukung Prabowo-hatta yang sudah terlihat anarkis. Hal ini dilakukan karena salah satu massa memukul polisi dengan tingkat bendera. Polisi terpaksa menembak gas air mata supaya massa bubar.

Demikian hasil keputusan MK dan DKPP tentang Pilpres Pemilu 2014 dan KPU. Semoga dengan keputusan ini polemik pemilihan presiden bisa diterima semua pihak.

Hasil Keputusan MK dan DKPP Tentang Pilpres Pemilu 2014 | author | 4.5